Momen Kapolri Ikut Donor Darah saat Hadiri Baksos HUT ke-53 Buruh KSPSI

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut melaksanakan donor darah saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). 

Kapolri awalnya meninjau langsung sejumlah rangkaian kegiatan ulang tahun dari KSPSI di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026). Ia melihat secara langsung buruh dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal terkait acara tersebut. 

Seketika tiba di tempat donor darah, Sigit langsung memutuskan untuk ikut menyumbangkan dengan tujuan agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan donor darah. 

Ia diperiksa oleh tenaga kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, Sigit pun melanjutkan dengan melakukan proses pendonoran darah. 

Usai mendonorkan darahnya, Sigit melanjutkan tinjauannya. Ia juga sempat berbincang, menyapa dan memenuhi keinginan buruh serta masyarakat yang ingin berfoto bersama. 

Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik. Menurutnya, hal tersebut harus dikawal dan dijaga. 

"Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga," ujar Sigit. 

Sigit berharap, ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya. 

Dalam rangkaian HUT KSPSI  dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut. 

Sigit juga menekankan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus  memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK. 

"Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh. 

"Pemerintah ingin dan terus mendorong lapangan kerja baru dengan berbagai macam program salah satunya program terkait membuka lapngan pekerjaan baik formal ataupun non formal program hilirisasi maupun program lain yang harapannya ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian bisa dapatkan lapangan kerja harapannya dengan adanya lapangan kerja menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," papar Sigit.

 Polri Proses Kode Etik Berat Mantan Kapolres Bima Kota, Kadivhumas: Tidak Ada Toleransi bagi Pelanggaran Narkoba

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana narkotika yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP DPK. Proses penegakan hukum dan kode etik terus berjalan, termasuk rencana sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, AKBP DPK diduga terlibat penyalahgunaan wewenang dengan meminta dan menerima setoran dari bandar narkoba melalui mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP M, sebesar Rp300 juta per bulan. 

Sebelumnya, AKP M telah menjalani sidang KKEP oleh Bidpropam Polda NTB dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) serta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana narkotika oleh Ditresnarkoba Polda NTB. 

Dalam pengembangan perkara, penyidik Divpropam Polri juga menemukan sejumlah barang yang diduga narkotika di rumah AKBP DPK di Tangerang Selatan, antara lain sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, happy five 2 butir, dan ketamin 5 gram. Seluruh barang bukti tersebut telah diserahkan ke Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri untuk proses pidana. 

Hasil gelar perkara Biro Wabprof Divpropam Polri menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik AKBP DPK termasuk kategori berat, melanggar ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran, terlebih yang berkaitan dengan narkotika.

“Polri berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika. Tidak ada ruang bagi pelanggar di institusi Polri,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses hukum pidana dan kode etik terhadap AKBP DPK akan berjalan paralel secara transparan dan akuntabel. 

“Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi,” ujar Kadivhumas.

Divpropam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP DPK pada Kamis, 19 Februari 2026. Sidang tersebut akan menentukan sanksi etik atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukan. 

Polri menegaskan bahwa setiap pelanggaran anggota, terutama terkait narkotika, akan diproses secara tegas sebagai bagian dari komitmen bersih-bersih internal dan penguatan reformasi institusi.

Hadiri HUT KSPSI ke-53, Kapolri Tegaskan Dukung Perjuangan Buruh

 

Jakata - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026). 

Dalam rangkaian HUT KSPSI  dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut. 

"Hari ini kami, bersama sama KSPSI melaksanakan rangkaian HUT KSPSI yang dilaksanakan berbagai macam kegiatan, ada donor darah kemudian memberikan santunan bagi keluarga besar KSPSI yang membutuhkan dan juga kita laksanakn kegiatan dalam beberala kegiatan selama satu bulan ke depan," kata Sigit usai memberikan sambutan. 

Pada kesempatan ini, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik. 

"Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga," ujar Sigit. 

Sigit berharap, ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya. 

Sigit juga menekankan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus  memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK. 

"Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh. 

"Pemerintah ingin dan terus mendorong lapangan kerja baru dengan berbagai macam program salah satunya program terkait membuka lapngan pekerjaan baik formal ataupun non formal program hilirisasi maupun program lain yang harapannya ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian bisa dapatkan lapangan kerja harapannya dengan adanya lapangan kerja menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," papar Sigit.

Di sisi lain, Sigit berharap, rekan buruh Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera. Menurutnya, buruh harus menujukkan pada dunia bahwa, Indonesia negara yang akan untuk berinvestasi. 

"Saya selalu imbau setiap perjuangan rekan buruh dilaksanakan secara konstruktif kemudian ikuti aturan dan kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia negara yang ramah terhadap investasi dan buruhnya, buruh yang profesional, dewasa dan yang tentunya akan bisa memberikan ruang investasi nyaman bagi investor yang masuk," tutup Sigit.

 Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum internal Polri. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, dalam doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Divhumas Polri, Minggu (15/2) malam.

Kadivhumas Polri menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP DPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan narkoba yang sebelumnya melibatkan anggota Polri lain di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal Polri,” tegas Kadivhumas Polri.

Pengungkapan perkara bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga milik tersangka anggota Polri BRIPKA KIR dan istrinya AN, dengan barang bukti sabu 30,415 gram di rumah pribadi keduanya. Dari hasil pengembangan Ditresnarkoba Polda NTB, ditemukan keterlibatan AKP ML dalam jaringan tersebut.

Pemeriksaan lanjutan oleh Bidpropam Polda NTB terhadap AKP ML menunjukkan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML kemudian menemukan lima paket sabu seberat 488,496 gram. Dari keterangan AKP ML, terungkap dugaan keterlibatan AKBP DPK.

Tim gabungan Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang pada 11 Februari 2026. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, AKBP DPK dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

Kadivhumas menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meski berasal dari internal Polri. Saat ini AKBP DPK masih menjalani penempatan khusus oleh Divpropam Polri sembari menunggu proses kode etik yang dijadwalkan 19 Februari 2026.

“Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat jaringan narkotika. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi,” ujar Kadivhumas.

Polri juga telah membentuk tim gabungan Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB untuk mendalami jaringan lebih luas, termasuk mengejar bandar berinisial E yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada para tersangka. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keterlibatan jaringan ini diperkirakan berlangsung sejak Agustus 2025.

“Jika ditemukan lagi personel yang terlibat mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses hukum dan kode etik tanpa terkecuali. Ini wujud komitmen Polri dalam perang terhadap narkoba yang mengancam generasi bangsa,” tegas Kadivhumas.

Polri mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dukungan publik dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh di Indonesia.

 *Polres Pelabuhan Tanjungperak Sterilisasi Klenteng Jelang Perayaan Imlek*

TANJUNGPERAK - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, jaminan keamanan rumah ibadah menjadi prioritas utama bagi Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim.

Dengan melakukan sterilisasi di sejumlah klenteng di wilayah hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjungperak memastikan tidak ada ancaman teror maupun gangguan keamanan saat umat melaksanakan perayaan hari keagamaan.

Kapolres Pelabuhan Tanjungperak, AKBP Wahyu Hidayat melalui Kasi Humas, Iptu Suroto mengatakan sterilisasi dilakukan Lima lokasi peribadatan secara maraton.

"Petugas melaksanakan sterilisasi di 5 Klenteng yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjungperak," ujarnya, Minggu (15/2/26).

Kegiatan penyisiran tersebut kata Iptu Suroto dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Satsamapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ipda Hari Kurniawan. 

Dimulai dari Klenteng Sam Poo Tay Djien (Mbah Ratu) di Jalan Demak, tim kemudian bergerak ke kawasan Pecinan untuk memeriksa Klenteng Pak Kik Bio-Hian Thian Siang Tee di Jalan Jagalan dan Klenteng Sukhaloka di Jalan Cokelat.

Pemeriksaan berlanjut ke Klenteng Hong Tiek Hian (Tri Dharma) di Jalan Dukuh, Nyamplungan, hingga menyasar Klenteng Sanggar Agung (Hong San) di kawasan Kenjeran. 

Petugas memeriksa setiap sudut ruangan, altar, hingga pot bunga menggunakan alat deteksi untuk mengantisipasi adanya benda berbahaya.

”Alhamdulillah tidak ditemukan benda mencurigakan, bahan peledak (handak), atau barang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Situasi di sekitar klenteng tertib dan kondusif,” kata Iptu Suroto.

Ia menegaskan bahwa sterilisasi ini merupakan upaya preventif kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada umat yang merayakan Imlek.

"Pengamanan dan monitoring di beberapa klenteng wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjungperak akan tetap dilaksanakan guna cipta kondisi yang kondusif,”tegas Iptu Suroto.

Langkah sigap Polres Pelabuhan Tanjungperak ini mendapat respons positif dari para pengurus klenteng.

Mereka menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan pengamanan ketat yang dilakukan kepolisian, sehingga umat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. (*)

 *SPPG Polres Gresik di Bedilan Diresmikan Dukung Penguatan Gizi Nasional*

GRESIK - Komitmen mendukung penguatan gizi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Polres Gresik Polda Jatim telah mendirikan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di beberapa titik wilayah Kabupaten Gresik.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution kepada awak media di Gresik, Senin (16/2/26).

Ia mengatakan, SPPG ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Gresik.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan dukungan penuh terhadap pengoperasian dapur gizi tersebut. 

Polres Gresik Polda Jatim juga menyiapkan penambahan pelayanan pemberian bantuan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan SLB Kemala Bhayangkari II Gresik.

Kapolres Gresik juga menyebut pemanfaatan aset Polri maupun skema pinjam pakai lahan desa, sebagai bentuk optimalisasi sumber daya demi kepentingan masyarakat luas.

Seluruh kesiapan kegiatan, mulai dari personel, peralatan, hingga dukungan teknis lainnya, telah dipersiapkan secara matang. 

"Penambahan layanan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program gizi," kata AKBP Ramadhan Nasution.

Ia mengatakan untuk sementara, tercatat sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat yang akan dilayani. 

Kapolres Gresik mengungkapkan, sasaran program tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang membutuhkan dalam radius 3 hingga 6 kilometer dari lokasi SPPG.

"Program ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan kekurangan gizi di wilayah Gresik,"tambah AKBP Ramadhan Nasution.

Dengan dukungan pelayanan yang optimal, kebutuhan gizi masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara merata.

Sementara itu Ketua Bhayangkari Cabang Gresik Ny. Yanggi Ramadhan juga telah meresmikan SPPG di Bedilan, Jumat (13/2/26) pekan lalu.

Peresmian tersebut dilaksanakan saat groundbreaking serentak Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Polri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang digelar secara daring.

Ny. Yanggi Ramadhan memaparkan bahwa Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Gresik kini telah memiliki beberapa titik SPPG, diantaranya di Yosowilangun, Pongangan, Manyarejo, Bedilan, dan Randuagung. 

"Yang baru kami resmikan pekan lalu SPPG yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 22, Bedilan, Kabupaten Gresik," ujar Ny. Yanggi Ramadhan.

Ia juga mengatakan ada Dua lokasi tambahan di Benjeng dan Driyorejo masih dalam tahap pembangunan.

“Program ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Gresik dalam mendukung program pemerintah mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutur Ny. Yanggi. (*)

 *Korlantas Polri Maksimalkan ETLE Drone Patrol Presisi di Tol Tangerang - Jakarta*

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) kembali mengintensifkan operasional ETLE Drone Patrol Presisi dengan fokus pengawasan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

Kali ini ETLE Drone Patrol Presisi diterbangkan di atas ruas Tol Tangerang - Jakarta KM 15. 

Penguatan pengawasan ini sesuai arahan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, sebagai bagian dari strategi nasional dalam menciptakan sistem angkutan barang yang lebih tertib, aman, dan berkeselamatan.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H di Jakarta, Senin (16/2/26).

Menurut Brigjen Pol. Faizal, ruas Tol Tangerang-Jakarta merupakan jalur utama penghubung antara Ibu Kota dan wilayah Banten hingga akses menuju kawasan industri serta pelabuhan penyeberangan Merak. 

Mobilitas kendaraan angkutan barang yang tinggi, khususnya truk logistik dan kontainer, menjadikan KM 15 sebagai titik krusial dalam pengendalian pelanggaran dimensi dan muatan dikarenakan terdapat Rest Area untuk peristirahatan dan keluar masuk kendaraan.

"Pengawasan berbasis udara dinilai mampu menjangkau area lebih luas dan memetakan potensi pelanggaran secara komprehensif," ujar Brigjen Pol. Faizal.

Ia menjelaskan,dalam pelaksanaanya, Tim melakukan analisis kepadatan arus kendaraan, identifikasi jam rawan pelanggaran, serta penentuan sektor terbang drone guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan terarah.

Sementara itu saat ditemui di lapangan, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H mengatakan, penggunaan drone ETLE memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time melalui kamera resolusi tinggi.

"Kamera tersebut terintegrasi dengan sistem Automatic Number Plate Recognition (ANPR),"ujar Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Ia mengatakan teknologi ini mampu membaca pelat nomor kendaraan secara otomatis sekaligus merekam detail fisik kendaraan, termasuk tinggi bak, panjang rangka, konfigurasi sumbu roda, hingga indikasi distribusi muatan yang tidak proporsional.

"Dengan pendekatan ini, proses pengawasan dapat dilaksanakan tanpa menghentikan kendaraan di lajur, sehingga arus lalu lintas tetap terjaga," terang Kombes Dwi Sumrahadi.

Selain mendeteksi pelanggaran, sistem ETLE Drone juga mendukung pengumpulan data analitis terkait pola operasional angkutan barang. 

Data tersebut menjadi dasar evaluasi berkelanjutan dalam penyusunan strategi pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan angkutan. 

"Pendekatan berbasis data ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran," kata Kombes Dwi Sumrahadi.

Sebagai koordinator teknis di lapangan,Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri ini mengatakan ada 5 sasaran prioritas pengawasan.

Pertama adalah Kendaraan angkutan barang dengan dimensi tidak sesuai standar teknis pabrikan;

Kedua; Truk yang mengangkut muatan melebihi daya angkut yang diperbolehkan;

Ketiga; Modifikasi sasis, rangka, atau bak kendaraan tanpa uji tipe resmi;

Keempat ; Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan Kelima adalah pelanggaran pengaturan lajur kendaraan berat di jalan tol.

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 dan Pasal 169 mengenai persyaratan teknis dan laik jalan, Pasal 277 terkait perubahan bentuk dan dimensi kendaraan, serta Pasal 307 mengenai ketentuan muatan angkutan barang. 

"Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam setiap proses verifikasi dan penerbitan sanksi administratif melalui sistem elektronik," pungkas Kombes Dwi Sumrahadi. 

Dengan pengawasan udara yang presisi, adaptif, dan berkelanjutan, Korlantas Polri menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem transportasi nasional yang modern dan berbasis teknologi. 

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap kelancaran distribusi logistik menuju kawasan industri dan pelabuhan, sehingga stabilitas arus barang tetap terjaga tanpa mengesampingkan aspek keselamatan berlalu lintas. (*)

 Tinjau Hunian Sementara Korban Bencana di Tapteng, Kapolri-Ketua Komisi IV Salurkan 16 Truk Bantuan Kemanusiaan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siri Hediati Hariyadi meninjau lokasi Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori untuk korban bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut dilakukan pada Minggu (15/2) untuk melihat situasi dan kondisi terkini masyarakat yang sempat terkena bencana banjir dan longsor serta mengetahui apa yang masih dibutuhkan oleh para korban. 

"Hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Komisi IV bisa berinteraksi untuk mendengarkan langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat khususnya yang mengungsi sementara di huntara," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengatakan pihaknya juga akan menyalurkan total 16 truk bantuan kemanusiaan untuk Huntara Asrama Haji Pinangsori dan tempat lainnya di Tapanuli Tengah yang masih membutuhkan. 

Ia menjelaskan proses penyaluran bantuan akan dibantu oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sesuai dengan kebutuhannya di masing-masing lokasi. Selain itu, kata dia, ada juga bantuan kemanusiaan yang turut diberikan oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR. 

"Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tapteng," jelasnya.

"Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, bahan makanan, obat, snack dan juga ada bantuan dari Ibu Ketua Komisi IV," imbuhnya. 

Selain itu, kata dia, terdapat juga bantuan berupa seragam sekolah, buku pelajaran serta tas untuk para siswa yang terdampak bencana. 

"Mudah mudahan ini juga bisa membantu meringankan sekaligus juga mempercepat rangkaian proses pemulihan pasca bencana kemarin," tuturnya. 

Di sisi lain, Sigit mengatakan dirinya telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat membantu proses penanganan bencana dan masalah yang dialami masyarakat pasca kejadian tersebut. 

"Kita sama-sama berdoa agar bencana ini segera bisa tertanggulangi," pungkasnya.

 *Kemala Run 2026 Siap Digelar di Bali, Usung Semangat Charity dan Targetkan 10.000 Pelari*

Jakarta, 15 Februari 2026 – Yayasan Kemala Bhayangkari kembali menggelar ajang lari dua tahunan, Kemala Run 2026, yang akan berlangsung pada 19 April 2026 di Bali United Training Centre, Gianyar, Bali. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Syah Grup dan diharapkan menjadi magnet sport tourism sekaligus gerakan kemanusiaan berskala nasional dan internasional.

Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deni Agus Suryo, menjelaskan bahwa Bali dipilih karena memiliki daya tarik global, infrastruktur memadai, serta nilai budaya yang selaras dengan semangat acara.

“Kami memilih Bali sebagai lokasi Kemala Run 2026 karena memiliki kombinasi ideal antara daya tarik internasional, infrastruktur yang memadai, serta nilai budaya yang sejalan dengan semangat kebersamaan dan kemanusiaan yang diusung dalam acara ini,” ujar Deni dalam jumpa pers di Kompleks GBK, Minggu (15/2/2026).

Mengusung kampanye “Charity for Indonesia”, Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga gerakan sosial. Setiap peserta diajak berlari sambil berdonasi, dengan seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu pemulihan korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Deni, ajang ini dirancang sebagai ruang kebersamaan antara olahraga dan kepedulian sosial. “Kemala Run 2026 bukan sekadar tentang berlari, tetapi berlari sambil berdonasi. Setiap kilometer yang ditempuh memiliki makna karena di baliknya ada harapan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” katanya.

Event ini menargetkan partisipasi hingga 10.000 pelari, mulai dari pelari profesional hingga rekreasional, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain kategori umum, lomba juga akan diikuti keluarga besar Bhayangkari, komunitas, masyarakat umum, influencer, serta menghadirkan kelas kompetisi khusus bagi anggota TNI dan Polri.

Tiga kategori lomba yang dipertandingkan meliputi Half Marathon (21,1 kilometer), 10K, dan 5K. Kemala Run 2026 juga menawarkan total hadiah senilai Rp3,5 miliar, menjadikannya salah satu ajang lari dengan hadiah terbesar di Indonesia.

Tak hanya berfokus pada olahraga, penyelenggara turut melibatkan masyarakat setempat melalui berbagai lomba berbasis kearifan lokal, seperti lomba penjor, kebersihan desa dan banjar, serta supporter dan cheering. Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi warga, memperkuat nilai gotong royong, sekaligus mempromosikan budaya Bali.

Kemala Run 2026 juga akan menghadirkan booth UMKM yang menampilkan produk unggulan pelaku usaha binaan Yayasan Kemala Bhayangkari, workshop, serta panggung hiburan musik untuk menyemarakkan acara. Selain itu, peserta dapat menikmati wellness experience seperti cold plunge, sport massage, dan chill area guna membantu pemulihan tubuh setelah berlari.

Sebagai organisasi yang berkomitmen mendukung pembangunan masyarakat melalui program pendidikan, sosial, dan budaya, Yayasan Kemala Bhayangkari berharap Kemala Run 2026 dapat memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi penyelenggara di [www.tourofkemala.id](http://www.tourofkemala.id) serta akun Instagram @tourofkemala. Ajang ini diharapkan menjadi momen bersejarah yang memadukan olahraga, pariwisata, dan aksi sosial dalam satu perhelatan besar.

 Lepas Bantuan Kemanusiaan 22 Kontainer untuk Korban Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

"Kemudian, sore hari ini kita juga memberangkatkan 22 kontainer untuk kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, baik Aceh, Sumut maupun Sumbar," kata Sigit di Mapolda Sumut, Sabtu (14/2/2026). 

Sigit berharap kegiatan tersebut bisa meringankan beban dari seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam. Ia menyebut, bantuan ini akan menyesuaikan kebutuhan mendesak yang diperlukan dari seluruh korban. 

Menurut Sigit, 22 kontainer bantuan kemanusiaan tersebut akan bisa dirasakan manfaatnya untuk sekira 40 ribu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk terus membantu warga khususnya yang sedang terdampak bencana.

"Mulai dari makanan pakaian, kemudian bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan. Harapan kita tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus perhatikan masyarakat kita yang msih terdampak bencana," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menuturkan, bantuan kemanusiaan ini juga sekaligus menjadi wujud kehadiran negara bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra. 

"Dan ini juga bentuk wujud kehadiran negara dan sesuai apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kita terus lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan," ucap Sigit. 

"Mulai dari terus menjaga agar distribusi bantuan logistik yang dibutuhkan terus berjalan di sisi lain perbaikan pascabencana baik selesaikan jembatan-jembatan, melakukan perbaikan terkait huntara dan huntap di beberapa tempat bisa kita tuntaskan, untuk mendukung dan kolaborasi tentunya dengan TNI, kementerian lembaga terkait," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

 Percepat Pemulihan Akses, Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey di Sumbar

SUMUT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau pembangunan jembatan bailey di wilayah Agam, Sumatra Barat (Sumbar). Diharapkan, jalur penghubung tersebut bisa segera beroperasi. 

Pemantauan tersebut dilakukan secara virtual dari Polda Sumatra Utara di sela-sela kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk korban bencana Aceh, Sumbar, dan Sumut, Sabtu (14/2/2026). 

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan beberapa kegiatan pertama tadi kita laksanakan pengecekan terkait dengan progres pembangunan jembatan bailey khususnya di wilayah Agam, Sumbar," kata Sigit. 

Dalam kesempatan itu, Sigit juga melakukan interaksi dengan masyarakat. Ia menegaskan, personel kepolisian bersinergi dengan warga terus bergerak agar jembatan tersebut bisa segera beroperasi. 

"Dan sempat interaksi dengan masyarakat dan harapan kkta jembatan tersebut bisa segera digunakan," ujar Sigit. 

Pembangunan jembatan bailey itu sendiri dilakukan di Subarang Aia dan Sawah Laweh. 

Jembatan tersebut tentunya akan mempercepat pemulihan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian setempat.

Menurut Sigit, pembangunan tersebut juga berdasarkan tindaklanjut dari Presiden Prabowo Subianto, untuk terus membantu seluruh masyarakat khususnya yang sedang terdampak bencana alam. 

"Mulai dari terus menjaga agar distribusi bantuan logistik yang dibutuhkan terus berjalan di sisi lain perbaikan pascabencana baik selesaikan jembatan-jembatan, melakukan perbaikan terkait huntara dan huntap di beberapa tempat bisa kita tuntaskan, untuk mendukung dan kolaborasi tentunya dengan TNI, kementerian lembaga terkait," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

 *Mahasiswa STIK Angkatan 83 Bangun Sumur Bor untuk Warga Aceh Utara, Kapolres: Wujud Nyata Kepedulian Polri*

Aceh Utara – Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan 83 membangun sumur bor bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (Dianmas) sekaligus upaya membantu pemenuhan kebutuhan air bersih pascabencana. Fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, S.H., M.H., didampingi perwira pendamping dan mahasiswa STIK, Sabtu (14/02/2026).

Pembangunan sumur bor dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan survei dan pendataan terhadap warga yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Dari hasil observasi lapangan serta wawancara dengan masyarakat, ketersediaan sumber air bersih menjadi kebutuhan prioritas dalam mendukung proses pemulihan kondisi wilayah terdampak.

Kegiatan ini dipimpin oleh Perwira Pendamping Kombes Pol Didit Bambang Wibowo, S.I.K., M.H., dan melibatkan 22 mahasiswa STIK Angkatan 83, termasuk Mahasiswa Sindikat 8 STIK-PTIK Angkatan 83 M. Rizky Ali Akbar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Persatuan Mahasiswa Ilmu Kepolisian (PMIK). Ia turut berperan aktif dalam koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Proses pembangunan sumur bor dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat setempat, mulai dari pengeboran, pemasangan instalasi pipa, hingga uji kelayakan air agar dapat segera dimanfaatkan oleh warga.

Dalam sambutannya, Kapolres Aceh Utara menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan inisiatif para mahasiswa STIK dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Saya mengapresiasi dedikasi mahasiswa STIK Angkatan 83 yang telah memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan dasar warga. Semoga fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama untuk kepentingan jangka panjang,” ujar AKBP Trie Aprianto.

Keberadaan sumur bor ini diharapkan dapat menyediakan akses air bersih bagi masyarakat terdampak, meningkatkan kualitas kesehatan dan sanitasi lingkungan, mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap dinamika kewilayahan.

Warga setempat pun menyambut baik bantuan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Mereka berharap fasilitas sumur bor dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Melalui kegiatan Dianmas ini, Mahasiswa STIK Angkatan 83 tidak hanya mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan, tetapi juga mengasah kemampuan kepemimpinan, manajerial, serta kepekaan sosial dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

 *Korlantas Polri Terbangkan ETLE Drone Patrol Presisi di Tol Jakarta - Cikampek Pantau Angkutan Barang Pada Jalur Logistik*

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengoperasionalkan ETLE Drone Patrol Presisi di ruas Tol Jakarta–Cikampek sebagai langkah konkret dalam mengendalikan pelanggaran kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada angkutan barang.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penekanan kebijakan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., yang mengarahkan agar penanganan pelanggaran ODOL dilakukan secara konsisten dan berbasis teknologi di jalur-jalur strategis. 

Tol Jakarta–Cikampek dipilih karena menjadi salah satu arteri vital pergerakan truk dari kawasan industri Bekasi, Karawang, dan sekitarnya menuju Ibu Kota maupun wilayah timur Jawa.

Kegiatan teknis dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H., dengan koordinasi lapangan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. 

Ditemui di lapangan, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi mengatakan kegiatan ini difokuskan pada kendaraan angkutan barang yang melintas di koridor utama distribusi industri dan logistik nasional

"Pengawasan dilakukan secara sistematis guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah," jelas Kombes Dwi Sumrahadi, Sabtu (14/2/26).

Ia mengatakan, teknologi drone yang digunakan dilengkapi kamera dengan kemampuan pembesaran detail tinggi serta sistem pembacaan pelat nomor otomatis (ANPR). 

Dari ketinggian tertentu, perangkat mampu mengamati struktur kendaraan, tinggi dan panjang bak, konfigurasi sumbu roda, serta indikasi beban berlebih yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mempercepat kerusakan konstruksi jalan. 

"Tentunya hal tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dari operator Back office ETLE Nasional, sebelum diterbitkan pemberitahuan resmi kepada pemilik kendaraan," terang Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Mekanisme ini memastikan penegakan hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa interaksi langsung di lapangan sehingga terciptanya Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan.

Sasaran kegiatan di Tol Jakarta–Cikampek meliputi Truk dengan dimensi fisik yang tidak sesuai standar teknis kendaraan bermotor; Kendaraan barang yang mengangkut muatan melampaui batas kapasitas yang diperbolehkan; Perubahan bentuk kendaraan tanpa uji tipe dan persetujuan resmi dan Kendaraan angkutan yang tidak memenuhi unsur kelaikan jalan dan Pelanggaran tata cara operasional kendaraan berat di jalan tol.

Langkah ini berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur persyaratan teknis, perubahan konstruksi kendaraan, serta pengendalian muatan angkutan barang.

Sementara itu Dirgakkum Korlantas Polri menyampaikan bahwa penerapan ETLE Drone di jalur Jakarta–Cikampek diharapkan mampu meningkatkan disiplin perusahaan angkutan barang. 

"Melalui pendekatan teknologi dan pengawasan berkesinambungan, Korlantas Polri berupaya membangun sistem transportasi barang yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di koridor strategis nasional," kata Brigjen Pol. Faizal. (*)

 *Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional*

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah penerima dalam rangkaian acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta _groundbreaking_ 107 SPPG Polri yang digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam mendukung program pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026 oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Suasana khidmat menyelimuti lokasi acara saat keputusan tersebut dibacakan di hadapan para penerima serta para undangan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima. Penyematan tersebut menjadi simbol penghormatan negara atas kerja nyata yang telah dilakukan dalam menyukseskan agenda strategis nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan.

Untuk kategori Bintang Jasa Utama, penghargaan dianugerahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada empat penerima, dan penyematan diwakili kepala Wakapolri Komjen Pol. Dedy Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya. Sedangkan pada kategori Bintang Jasa Nararya, penghargaan diberikan kepada lima penerima dan penyematan diwakili kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satya Lencana Wira Karya kepada 60 penerima yang terdiri atas para Kapolda, pejabat utama Polri, Kapolres dari berbagai daerah, unsur pengawas internal, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan dunia usaha yang berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan. Penyematan penghargaan tersebut diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan, serta Tokoh Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan Zaini Sidi.

Penganugerahan tanda kehormatan ini menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda besar kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi nasional. Melalui penghargaan tersebut, negara tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga meneguhkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.

Jakarta, 13 Februari 2026

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

 Hadiri Pelepasan 22 Kontainer Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana Sumatra, Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Polri

SUMUT - Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titek Soeharto menghadiri pelepasan bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

"Senang sekali hari ini saya bisa hadir di Polda Sumut memenuhi undangan pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sama-sama melepas bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana ke beberapa daerah di Sumatra," kata Titiek di Polda Sumut, Sabtu (14/2/2026). 

Titiek menyampaikan apresiasi kepada Polri yang terus berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Sumatra. 

"Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan terima kasig dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang selalu peduli dan perhatian kebutuhan masyarakat," ujarnya. 

Ia juga menyambut baik adanya pembangunan jembatan bailey di wilayah Agam, Sumatra Barat. Menurutnya, hal itu akan membantu masyarakat serta memulihkan perekonomian wilayah setempat.

"Sehingga daerah terputus bisa tersambung lagi tentunya perekonomian akan berkembang lagi di daerah itu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk Polri di bawah kepemimpinn Bapak Sigit sebagai Kapolri," ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, Kapolri menegaskan, bantuan kemanusiaan ini juga sekaligus menjadi wujud kehadiran negara bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra. 

"Dan ini juga bentuk wujud kehadiran negara dan sesuai apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kita terus lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan," ucap Sigit. 

"Mulai dari terus menjaga agar distribusi bantuan logistik yang dibutuhkan terus berjalan di sisi lain perbaikan pascabencana baik selesaikan jembatan-jembatan, melakukan perbaikan terkait huntara dan huntap di beberapa tempat bisa kita tuntaskan, untuk mendukung dan kolaborasi tentunya dengan TNI, kementerian lembaga terkait," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Resmi Dilaunching, Wisata Religi Kota Madiun Jadi Magnet Baru Pariwisata Sejarah

 

Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun secara resmi meluncurkan paket wisata religi sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis sejarah dan religi, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan launching dipusatkan di kawasan Pahlawan Religi Center, Jalan Pahlawan, Kota Madiun.

Launching paket wisata religi ini diresmikan langsung oleh Plt. Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Turut hadir Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, para kepala OPD, para camat se-Kota Madiun, takmir serta pengurus Masjid Kuncen dan Masjid Kuno Taman. Dari unsur kepolisian, pengamanan kegiatan dipimpin oleh AKP Eka Heri selaku Kanit Pam Obvit Polres Madiun Kota.

Kegiatan diawali pukul 10.30 WIB dengan pemberangkatan rombongan wisata religi dari kawasan Pahlawan Religi Center. Selanjutnya, rombongan menuju Masjid Kuncen di Kecamatan Taman untuk melaksanakan ziarah di makam kuno Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Bupati Madiun pertama.

Sekitar pukul 11.40 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan ke Masjid Kuno Taman, Kecamatan Taman. Selain ziarah ke makam bupati Madiun terdahulu, Plt. Wali Kota Madiun beserta rombongan juga melaksanakan salat Dzuhur berjamaah. Kegiatan ditutup dengan kembalinya rombongan ke Pahlawan Religi Center.

Plt. Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, peluncuran paket wisata religi ini merupakan langkah strategis Pemkot Madiun dalam mengembangkan destinasi wisata tematik yang terintegrasi.

“Selama ini Kota Madiun dikenal dengan kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Dengan hadirnya paket wisata religi, diharapkan mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan sekaligus memperkenalkan sejarah serta nilai-nilai religi kepada masyarakat luas,” terangnya.

Sementara itu, Ipda Aris Yunandi selaku Kasihumas Polres Madiun Kota memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ia menegaskan pihak kepolisian siap mendukung penuh program Pemerintah Kota Madiun.

“Ini langkah positif untuk menarik wisatawan datang ke Kota Madiun. Polres Madiun Kota akan terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan religi maupun masyarakat Kota Madiun,” ujar Ipda Aris Yunandi, SH. (hms)

 

Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan dan pembekalan sekaligus membuka latihan instruktur dan kursus pelatih II GP Ansor, Banser dan Majelis Dzikir Sholawat (MDS) Rijalul Ansor. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal penguatan sinergisitas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengajak organisasi saya Nahdlatul Ulama (NU) itu untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. 

"Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia kader NU, Banser, dan Ansor akan semakin meningkat untuk menjaga stabilitas kamtibmas, mendukung program pemerintah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Sigit di Lapangan Olahraga SPN Selopamioro, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Sigit, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu di tengah keberagaman suku, budaya, agama. Hal itu, kata Sigit merupakan kekuatan utama Bangsa Indonesia. 

Apalagi, menurut Sigit, situasi global saat ini sedang tidak menentu dan berdampak kepada situasi dalam negeri. Sebabnya diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat seluruh anak bangsa. 

"Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi stabil, hal tersebut tidak terlepas dari implementasi Misi Asta Cita serta berbagai kebijakan dan program Pemerintah lainnya," ujar Sigit. 

"Saya menitipkan agar NU, Banser, Ansor agar terus beriringan bersama-sama Polri, meningkatkan sinergisitas, kebersamaan, dan kolaborasi agar semakin kuat," tambah Sigit menekankan. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, seluruh jajaran Polri harus bahu membahu dengan NU, Ansor, Banser, dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjaga dan membangun bangsa agar menjadi lebih baik.

"Tunjukkan kepada dunia Indonesia adalah negara yang luar biasa, mampu melompat dari negara berkembang menjadi negara maju, dan dipandang oleh dunia internasional," tutup Sigit.

 *Bareskrim Bongkar Kasus Keterangan Palsu Akta Autentik, Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara*

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan “belum kawin”. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah.

Ia menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari “kawin” menjadi “belum kawin”, sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

 *Polres Situbondo Gandeng Ojol Perkuat Pengawasan di Lokasi Rawan Kriminalitas*

SITUBONDO – Polres Situbondo Polda Jatim terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga kondusivitas kamtibmas. 

Kali ini, jajaran kepolisian merangkul para pengemudi ojek online (ojol) sebagai mitra strategis Keamanan dan Tertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam kegiatan silaturahmi yang digelar di Terminal Kabupaten Situbondo, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Semeru 2026 ini dihadiri langsung oleh Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie, S.H., S.I.K., M.Sc., didampingi Wakapolres Kompol Toni Irawan, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan, S.H., M.H., serta pejabat utama lainnya.

Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar menyampaikan bahwa pengemudi ojol adalah mitra yang sangat penting karena mobilitas Ojol yang tinggi. 

Ia mengatakan, Ojol seringkali menjangkau lorong-lorong sepi atau wilayah yang mungkin tidak terjangkau oleh patroli rutin kepolisian.

"Ojol adalah mitra strategis kami. Mereka berpindah-pindah tempat dan bisa menjangkau area yang sulit dijangkau Polisi," ungkapnya.

Kapolres Situbondo berharap para driver Ojol bisa menginformasikan hal-hal yang memicu kejahatan atau disebut faktor korelatif kriminogen, seperti jalanan gelap karena lampu mati, tempat sepi, atau adanya kerumunan orang yang mabuk-mabukan.

"Laporan deteksi dini dari para driver ojol ini sangat membantu Polisi untuk segera memberikan tindakan nyata di zona merah atau wilayah rawan gangguan kamtibmas atau kriminalitas, sehingga Situbondo tetap aman dan tertib," jelas AKBP Bayu Anuwar.

Selain keamanan di jalan raya, Kapolres Situbondo juga memberikan edukasi khusus mengenai kejahatan dunia maya (cyber crime). 

Mengingat pekerjaan ojol sangat bergantung pada platform digital, mereka diingatkan untuk ekstra waspada terhadap aksi penipuan online (scam).

Kapolres Situbondo mengungkapkan kejahatan dunia maya itu borderless atau tanpa batas. Pelakunya bisa di kota lain, tapi korbannya di Situbondo. 

"Kami meningkatkan awareness (kesadaran) rekan-rekan ojol supaya jangan asal klik link yang tidak jelas supaya tidak menjadi korban penipuan digital," tegas AKBP Bayu Anuwar.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap keselamatan kerja, Kapolres Situbondo membagikan helm dan jas hujan kepada para pengemudi ojol kamtibmas yang hadir. 

Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas (Kamseltibcarlantas) saat mencari nafkah.

Menanggapi hal tersebut, salah satu driver ojol yang hadir menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Polri. 

Ia mengaku kini lebih memahami perannya tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga dapat berpartisipasi menjaga kamtibmas.

"Selama ini kami sering melihat kondisi jalan yang rawan, tapi bingung mau lapor ke mana. Sekarang kami bangga bisa jadi mitra Polri. Kami siap memberikan informasi cepat jika menemukan hal mencurigakan agar kota kita tetap kondusif," ungkapnya penuh semangat.

Ia juga menambahkan rasa terima kasih atas bantuan sarana keselamatan yang diberikan.

 "Bantuan helm dan jas hujan ini sangat bermanfaat bagi kami. Arahan soal waspada penipuan online juga sangat penting supaya kami tidak jadi korban," tambahnya. (*)

 *Kapolres Madiun Resmikan SPPG ke 2 dan 3 di Desa Sogo, Perkuat Program Gizi Cegah Stunting*

MADIUN  – Komitmen mendukung program peningkatan gizi dan pembangunan sumber daya manusia terus diwujudkan Polres Madiun Polda Jawa Timur.

Setelah beroperasinya SPPG pertama, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara kembali  meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)  2 dan 3 di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat (13/2/2026).

Peresmian yang dipusatkan di SPPG ke-3 Desa Sogo tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Madiun dan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Wakil Bupati Madiun, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Madiun serta Bhayangkari Cabang Madiun.

Hadir pula Muspika Balerejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan guru dan warga Desa Sogo.

Dalam sambutannya, Kapolres Madiun menyampaikan bahwa launching SPPG ini merupakan bagian dari peluncuran serentak SPPG Polri yang juga dihadiri Presiden RI di SPPG Palmerah, Polres Jakarta Barat. 

Ia menegaskan bahwa pembangunan SPPG merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional, khususnya pemenuhan gizi anak sekolah.

“Program ini adalah amanah dari Badan Gizi Nasional untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan gizi anak sekolah," ungkapnya.

Kapolres Madiun mengatakan SPPG bukan sekadar dapur pelayanan, tetapi infrastruktur strategis yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan penggerak ekonomi lokal.

Saat ini, Polres Madiun Polda Jatim telah memiliki Tiga SPPG yang bermitra dengan berbagai pihak. 

Kehadiran SPPG 2 di Kecamatan Pilangkenceng dan SPPG 3 di Desa Sogo, Balerejo, diharapkan mampu mendukung peningkatan gizi anak sekolah serta menyukseskan program pemerintah pusat. 

Kapolres Madiun juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh stakeholder serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi langkah Polres Madiun Polda Jatim yang aktif mendukung program sosial kemasyarakatan. 

Menurutnya, pembangunan SPPG bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya hari ini adalah generasi unggul Kabupaten Madiun di masa depan. Keberadaan SPPG ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersahaja – Bersih, Sehat, dan Sejahtera,” ungkap Bupati.

Dengan diresmikannya SPPG 2 dan 3, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kabupaten Madiun semakin optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah sebagai generasi penerus bangsa.(*)

 Prestasi Gemilang Anggota  Polri: Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel Raih Medali Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Ajang Asian Rifle/Pistol Chqmpion 2026 India

Jakarta, 14 Februari 2026 – Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel, anggota Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, berhasil meraih medali emas dalam ajang prestisius Asian Rifle/Pistol Championship 2026 yang diselenggarakan di New Delhi, India.

Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia menembak internasional. Berlaga pada nomor 25 Meter Rapid Fire Pistol Men kategori Individu, Briptu Fawwaz menunjukkan performa luar biasa dengan memadukan konsentrasi tinggi, kecepatan, dan ketepatan. Tidak hanya membawa pulang medali emas, ia juga berhasil mencatatkan diri sebagai pemegang Rekor Dunia (World Record) dan Rekor Asia (Asian Record) untuk nomor yang sama.

Kompetisi bergengsi ini berlangsung pada tanggal 2 hingga 14 Februari 2026. Capaian fenomenal Briptu Fawwaz membuktikan kualitas atlet tembak Indonesia yang mampu bersaing dan mengungguli lawan-lawannya dari berbagai negara di Asia.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi gemilang tersebut.

“Prestasi yang diraih Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel merupakan kebanggaan besar bagi Polri dan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya meraih medali emas, tetapi juga memecahkan Rekor Dunia dan Rekor Asia. Ini membuktikan bahwa personel Polri mampu bersaing dan unggul di tingkat internasional melalui disiplin, dedikasi, serta latihan yang konsisten,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menambahkan, capaian ini menjadi energi positif bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pelaksanaan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga.

“Polri berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan dan pengembangan potensi personel secara berkelanjutan. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi dan motivasi bagi anggota lainnya untuk terus berprestasi serta memberikan yang terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” tutupnya.

Keberhasilan Briptu Muhamad Fawwaz Aditia Farrel ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang terarah dan berkesinambungan mampu melahirkan personel yang tidak hanya profesional dalam tugas, tetapi juga berprestasi di panggung dunia.

Tentang Asian Rifle/Pistol Championship: Kejuaraan ini merupakan ajang bergengsi tingkat Asia yang mempertemukan para atlet tembak terbaik dari seluruh negara di kawasan Asia untuk berlaga dalam berbagai nomor senapan dan pistol.

*Polres Probolinggo Raih Peringkat II Kinerja IKPA Terbaik Semester II 2025 Dari KPPN Bondowoso*

 

PROBOLINGGO,– Polres Probolinggo Polda Jatim kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan anggaran. 

Pada Periode Semester II Tahun 2025, Polres Probolinggo Polda Jatim berhasil meraih Penghargaan dari KPPN Bondowoso sebagai Peringkat II Kinerja IKPA Terbaik Satuan Kerja di Wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Penyerahan penghargaan berlangsung di aula Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso, Kamis (12/2/2026).

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasi keuangan Iptu Priadi menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh KPPN Bondowoso kepada jajarannya.

“Kami berterima kasih atas penghargaan dari Kepala KPPN Bondowoso. Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel dalam mengelola anggaran secara profesional dan akuntabel,” ujar Iptu Priadi.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang dinilai melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). 

Lebih lanjut, Iptu Priadi menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan wujud komitmen Polres Probolinggo Polda Jatim dalam mengelola anggaran secara optimal guna mendukung tugas kepolisian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja organisasi semakin baik dan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Iptu Priadi.

Untuk diketahui, penilaian IKPA meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan transparan

Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran Polres Probolinggo untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja. (*)

*Polres Jember Evakuasi Korban Banjir di Rambipuji Pastikan Bantuan Tersalurkan*

 

JEMBER – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Jember Jawa Timur sejak Kamis hingga Jumat 12-13 februari 2026 dini hari memicu banjir di sejumlah wilayah. 

Upaya penanganan dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Jember Polda Jatim dan jajarannya, TNI, Basarnas, BPBD, PMI, Tagana, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan desa, serta para relawan. 

Selain mengevakuasi warga, petugas juga melakukan pembersihan sisa lumpur dan mendirikan dapur umum maupun dapur mandiri untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi. 

Kapolres Jember, AKBP Bobby A Condroputra melalui Waka Polres Jember, Kompol Ferry Dharmawan yang turut pimpin evakuasi mengatakan, fokus utama penanganan berada di Kecamatan Rambipuji.

Warga yang rumahnya terendam dipindahkan ke lokasi aman, salah satunya di Balai Desa Rambipuji.

“Kami hadir untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pertolongan dengan cepat. Evakuasi kami lakukan ke tempat yang lebih aman, sekaligus menyalurkan bantuan logistik selama masa tanggap darurat,” ungkap Kompol Ferry, Sabtu (14/2/26).

Ia menegaskan, Polres Jember Polda Jatim akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait guna mempercepat penanganan dampak banjir serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Sinergi lintas instansi terus kami lakukan, baik dalam proses evakuasi, pengamanan wilayah, maupun distribusi bantuan," kata Kompol Ferry.

Ia menegaskan, keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama.

Hingga saat ini, ratusan warga masih bertahan di lokasi pengungsian, termasuk Balai Desa Rambipuji, rumah kerabat, dan sejumlah tempat ibadah.

Sementara itu Data BPBD mencatat sebanyak 3.944 kepala keluarga (KK) di 8 kecamatan dan 17 desa/kelurahan terdampak, dengan Kecamatan Rambipuji menjadi wilayah paling parah, mencapai 3.210 KK terdampak.

Meningkatnya debit air di beberapa sungai seperti Sungai Dinoyo, Kaliputih, Kalijompo, Kaliklepuh, dan Sungai Bedadung menyebabkan luapan setinggi 30 sentimeter hingga 2 meter. 

Air merendam permukiman warga, merusak infrastruktur jembatan, serta mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik. (*)

*Pengurus Baru PBVSI Sumenep Resmi Dilantik, Pembinaan Usia Dini Jadi Prioritas Utama*

SUMENEP - Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumenep masa bakti 2025–2029 resmi dilantik di Pendopo Keraton Sumenep, Jumat (13/02/2026). 

Pada periode ini, pembinaan atlet usia dini ditegaskan menjadi program prioritas dalam mendorong peningkatan prestasi bola voli daerah.

Ketua Umum  PBVSI Pengprov Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto melalui Ketua Harian PBVSI Pengprov Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga bola voli merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. 

"Olahraga berperan dalam membentuk karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda," ungkap Kombes Pol Abast.

Ia juga menegaskan bahwa bola voli dapat menjadi wadah kegiatan positif bagi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. 

"Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan," lanjut Kombes Abast.

Menurutnya, Kabupaten Sumenep selama ini aktif mengikuti berbagai kompetisi tingkat daerah maupun nasional. 

Namun demikian, beberapa sektor pembinaan dinilai masih perlu ditingkatkan agar prestasi yang diraih lebih optimal.

Ia menekankan pembinaan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi. 

Atlet, pelatih, wasit, serta sarana dan prasarana disebut sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam sistem pembinaan.

“Untuk mewujudkan prestasi diperlukan adanya komitmen dan kebersamaan yang kuat untuk membina atlet-atlet bola voli sedini mungkin, secara terprogram, terpadu dan bersinergi,” kata Kombes Abast.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menilai potensi atlet voli di daerahnya cukup besar, namun belum sepenuhnya terfasilitasi secara maksimal.

“Potensi atlet voli Sumenep ini kan sebenarnya besar, tapi karena adanya miskomunikasi jadinya mungkin kurang terfasilitasi,” kata Bupati Sumenep usai pelantikan.

Bupati menekankan pentingnya soliditas dalam tubuh organisasi. Ia meminta pengurus menjaga komunikasi terbuka dan menyelesaikan perbedaan pendapat secara internal.

“Pengurus harus solid, tidak boleh berbicara di belakang punggung, kalau mau bicara di depan mata,” tegasnya.

Ia juga berharap ke depan atlet-atlet lokal Sumenep mampu bersaing di luar daerah. Sebab, ia menilai, selama ini masih banyak klub di Sumenep yang mengontrak atlet dari luar.

“Harapan kita itu, justru atlet Sumenep yang dikontrak keluar. Dari kita itu lah yang diundang, bukan kita yang mengundang,” ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PBVSI Pengkab Sumenep Syamsul Muarif menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah awal melalui seleksi terbuka atlet usia dini. 

Seleksi dilakukan untuk kelompok usia U-15, U-17, U-19, dan U-20 dengan kuota 15–20 pemain di masing-masing kategori.

“Dari hasil seleksi tersebut, PBVSI ingin memiliki database terkait kompetensi atlet voli di Sumenep, sehingga bisa lebih mudah melakukan pemantauan dan pembinaan,” tutupnya. (*)

Polantas Menyapa, Satlantas Polres Madiun Kota Serahkan SIM dan Edukasi Tertib Administrasi

 

Madiun Kota – Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota kembali menggelar kegiatan Polantas Menyapa pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang pelayanan Satlantas Polres Madiun Kota dengan agenda utama penyerahan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada para pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam pelaksanaannya, petugas Satlantas Polres Madiun Kota menyerahkan SIM secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan prima dan pendekatan humanis Polri. Selain itu, petugas juga memberikan arahan serta edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi berkendara dan melengkapi kelengkapan pribadi saat berada di jalan raya.

Kasatlantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono, S.Pd, menegaskan bahwa kelengkapan administrasi dan identitas pribadi merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengendara.

“Setiap pengendara wajib memastikan memiliki SIM yang sah dan masih berlaku serta membawa kelengkapan surat kendaraan saat berkendara. Kepatuhan administrasi dan kelengkapan pribadi adalah bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar AKP Nanang Cahyono, S.Pd.

Melalui kegiatan Polantas Menyapa ini, Satlantas Polres Madiun Kota berharap dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas serta menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun Kota.

 *Polri Terbangkan ETLE Drone Patrol Presisi Awasi Lalu Lintas di 5 Titik Strategis Ibu Kota*

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengoptimalkan pengawasan lalu lintas berbasis teknologi melalui operasional ETLE Drone Patrol Presisi di 5 titik strategis di Jakarta.

Lima titik itu adalah sepanjang Jalan Gatot Subroto,Senopati,Gunawarman,adityawarman,TB Simatupang yang merupakan koridor utama mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Ruas ini dikenal sebagai jalur strategis penghubung pusat perkantoran, kawasan bisnis, dan akses menuju simpul transportasi penting di Ibu Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan di bawah arahan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., dengan pelaksanaan teknis oleh Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri yang dipimpin oleh Dirgakkum, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H.

Guna memastikan pengawasan berjalan profesional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang ada, juga dilakukan pengendalian teknis di lapangan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H.

Kombes Dwi Sumrahadi mengatakan, pengoperasian drone dilakukan secara real time menggunakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan sistem Automatic Number Plate Recognition (ANPR). 

"Perangkat ini mampu memantau arus kendaraan secara menyeluruh, merekam pelanggaran secara objektif, serta mengidentifikasi pelat nomor kendaraan dengan akurat tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas di bawahnya," jelas Kombes Dwi Sumrahadi, Sabtu (14/2/26).

Adapun jenis pelanggaran yang terpantau dan diproses melalui sistem ETLE di koridor Gatot Subroto meliputi pelanggaran ganjil genap pada jam pemberlakuan pembatasan kendaraan; Kendaraan yang melawan arus; Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan Pengemudi di bawah umur, termasuk pelajar yang belum memiliki SIM.

"Penindakan terhadap pelanggaran tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106, Pasal 287, Pasal 291, serta Pasal 281," jelas Kombes Dwi Sumrahadi.

Selain itu penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas ini juga mengacu pada regulasi pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.

Setiap pelanggaran yang terekam oleh ETLE Drone selanjutnya terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional untuk dilakukan proses identifikasi kendaraan, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik kepada pemilik kendaraan. 

"Rekaman visual dari udara menjadi alat bukti elektronik yang sah dalam proses penegakan hukum," tegasnya.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho melalui Dirgakkum, Brigjen Pol. Faizal menegaskan bahwa kehadiran ETLE Drone Patrol di koridor Gatot Subroto merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pengawasan lalu lintas yang modern dan transparan. 

"Pengawasan berbasis udara ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan efek preventif yang kuat bagi masyarakat," kata Brigjen Pol. Faizal.

Menurutnya, dengan pengawasan yang konsisten dan berbasis teknologi, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jalan di kawasan Gatot Subroto semakin meningkat, risiko kecelakaan dapat ditekan, dan tercipta budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di jantung Ibu Kota. (*)

*Perkuat Ketahanan Pangan Presiden RI Resmikan Gudang Jagung Milik Polda Jatim*

 

*MOJOKERTO*  – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan gudang ketahanan pangan milik Polri di seluruh Indonesia, Jumat (13/2/26). 

Gudang untuk memperkuat ketahanan pangan yang diresmikan tersebut diantaranya milik Polda Jawa Timur (Jatim).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. melaporkan langsung kesiapan Gudang Ketahanan Pangan Polri kepada Presiden RI Prabowo Subianto. 

Gudang tersebut berada di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan menjadi gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur.

Gudang yang dibangun di lahan milik SPN Polda Jawa Timur itu memiliki luas bangunan 1.464 meter persegi dengan daya tampung total 2.000 ton. 

Pembangunan rampung dalam 120 hari dan kini siap digunakan penuh untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Gudang ini kami siapkan khusus untuk komoditas jagung dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton per bangunan. Lokasinya strategis sehingga memudahkan petani dalam penyerapan hasil panen,” ujar Irjen Pol Nanang dalam laporannya, Jumat (13/2/2026)

Pengelolaan gudang dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog, yang menyerap jagung petani seharga Rp6.400 per kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen.

Irjen Nanang menyebut sinergi ini menjadi bentuk tata kelola profesional untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan di Jawa Timur, sekaligus mendukung kebutuhan industri peternakan.

“Polri menyediakan lahan, membangun infrastruktur, dan menjaga keamanan. Sementara Bulog menangani operasional hingga distribusi. Ini kami harapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah,” tegas Irjen Nanang.

Saat ini gudang sudah terisi 142 ton jagung pipil dan terbuka membantu 13 cabang Bulog lain di Jawa Timur. 

"Ke depan, fasilitas tersebut akan dilengkapi sarana pemipilan, pengeringan, dan pengepakan," pungkas Irjen Nanang. (*)